Kamis, 31 Agustus 2017

Mayor Chk Tarmizi SH MH: Apresiasi Kepada Satuan Kodim 0713/Brebes Hingga Sekarang Nihil Pelanggaran

Kabarjateng.com,Brebes:Menyadari bahwa TNI adalah orang-orang yang terpilih. sehingga TNI merupakan panutan hukum dengan aplikasi doktrin yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam pelaksanaan tugasnya.

Prajurit Kodim 0713/Brebes ikuti Kegiatan Penyuluhan Hukum Triwulan III.

Kegiatan penyuluhan hukum Triwulan dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Pangdam IV/Diponegoro, tentang pelaksanaan penyuluhan hukum diwilayah Korem 071/WK, Brigif 4/DR, Satuan Balakdam IV/Dip dan satuan diwilayah Garnisun Semarang.

Kegiatan di ikuti 130 orang personel yang terdiri dari Prajurit serta PNS dari Kodim 0713/Brebes, Minvetcad Brebes dan Subdenpom IV/1-4 Brebes.

Dalam keteranganya Mayor Chk Tarmizi,SH,MH mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada satuan Kodim 0713/Brebes yang pada Tahun 2016 hingga 2017 sekarang masih Nihil Pelanggaran. Hal itu di ungapkan Tarmizi saat menjadi narasumber Penyuluhan Hukum dari tim penyuluhan hukum Kumdam IV/Diponegoro, Selasa [29/8] di aula Makodim 0713/Brebes.

Sementara Dandim 0713/Brebes melalui Kasdim 0713/Brebes Mayor Inf Ustadi Rahmad dalam sambutanya menyampaikan.

"Dengan adanya Penyuluhan Hukum, semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan prajurit maupun PNS dilingkungan Kodim 0713/Brebes, Minvetcad IV/07/Brebes dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, serta mampu mengaplisasikan pada tugas di tengah masyarakat maupun keluarga dan dapat di jadikan suri tauladan” Terang Ustadi Rahmadi.

Ustadi juga menambahkan bahwa pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana yang dilakukan oleh prajurit, salah satu faktornya adalah karena minimnya pengetahuan serta wawasan akan tindakan yang melanggar hukum itu sendiri. Hal ini sering terjadi dalam prosedur pengambilan keputusan maupun tindakan dilapangan dalam menjalankan perintah tugas.

Dari itu Ustadi Rahmadi meminta peserta mengerti dan pahami akan materi hukum yang disampaikan oleh narasumber.

Materi yang disampaikan Narasumber selain tentang tata cara mendapatkan bantuan hukum bagi personel TNI AD, Hukum Disiplin Militer dan PNS TNI AD, tindak pidana yang menonjol (Narkotika, Asusila, KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak, Werfing,THTI dan Desersi).

Di paparkan juga tentang data pelanggaran satuan jajaran Kodam IV/Dip pada Tahun 2016-2017.

Penyuluhan hukum diakhiri dengan sesi Tanya jawab dan dilanjutkan dengan pemutaran Film Dokumenter Doktrin TNI Kartika Eka Paksi guna membakar serta mempertebal jiwa patriotisme dan nasionalisme. (Roni)


EmoticonEmoticon