Select Menu

Favourite

Berita Jateng

Nasional

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Berita Politik

Berita Parlemen

Ekonomi

Berita Hukum

Sepakbola

Simak Dulu



Demak : Pemerintah Kabupaten Demak berjanji akan menindaklajuti temuan LSM FKRMD terkait dugaan penyimpangan bantuan hibah APBD TA 2013 senilai Rp. 44 Milyar kepada para penerima lembaga pendidikan, lembaga sosial keagaamaan di Kabupaten Demak. Bahkan pihaknya akan bekerjasama dengan BPK RI dan Inspektorat untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara nantinya.

Pernyataaan itu diungkapkan Djauhar Arifin, Kepala biro Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Demak saat menerima audiensi perwakilan LSM Forum Komunikasi Rakyat dan mahasiswa Demak, diruang kerjanya, Selasa (26/8/2014).

“Saya sudah laporkan ke pimpinan, dan ada petunjuk akan ditinndaklanjuti temuan-temuan jika memang nantinya ada dugaan penyimpangan di lapangan” terangnya lanjut.

Djauhar menambahkan bahwa, bantuan hibah yang mengalir ke lembaga penerima sudah 100 % dilaksanakan dan telah dilaporkan melalui LPJ bantuan. Jika nanti memang ada permasalahan, menurutnya para penerima ini lah yang nantinya bertanggungjawab. “jika memang bantuan diselewengkan, maka para penerima harus bertanggungjawab. Baik secara hukum ataupun lainnya. Kan semua sudah ada surat pernyataan yang ditandatangani para penerima untuk dilaksanakan sesuai nota perjanjian hibah daerah” tandasnya

Pihaknya juga menyatakan ada banyak SKPD yang mengelola dana bantuan hibah daerah tahun 2013 tersebut.  Sehingga tidak hanya di bidang Kesra saja yang mengelolanya. “Dana bantuan hibah kepada lembaga bisa melalui Biro Kesra, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan SKPD lain. Para pemohon ini lah yang mengajukannya” terangnya

Selama ini para pemohon mengajukan proposal bantuan ke pemerintah, tugas kami melakukan verivikasi administratif hingga pencairan. Dan proposal tersebut juga harus diketahui dan ditandantangani pihak kelurahan, pihak kecamatan dan KUA / UPTD. “Jadi semua sudah sesuai persyaratan administratif, dan jika menyimpang biarkan para penerima yang bertanggungjawab” ucapnya.

Sementara itu Muhammad Rifa’i, Koordinator LSM FKMRD menyatakan bocornya dana hibah kepada lembaga sosial, lembaga pendidikan dan keagamaan senilai disebabakan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah. Menurutnya, ketika para pemohon mengajukan bantuan proposal, seharusnya pemerintahlah yang melakukan verivikasi administratif dan pemantauan kebenaran pemohon tersebut.

“Kebijakan keputusan memperoleh dana hibah kan ada di Biro Kesra. Jadi ketika terjadi potensi penyimpangan, maka Biro kesra lah yang bertanggungjawab selaku pengguna anggaran. Mereka yang melakukan verivikasi proposal, menetukan jumlah pencairan hingga monitoring pelaksanaan.” Tegasnya

Rifa’i merasakan tidak puas atas jawaban dari Biro Kesra Demak, terkait penanggungjawab bantuan ada di para pemohon. “justru potensi penyimpangan bisa terjadi, ketika pemerintah memberikan kelonggaran administratif, ataupun tidak melakukan verivikasi administratif yang benar. Jangan lempar handuk terkait persoalan ini” jelasnya

Atas dasar itu, Rifai meminta kepada Kejaksaan untuk segera melakukan serangkaian penyelidikan dugaan penyimpangan bantuan hibah APBD TA 2013 senilai Rp. 44 Milyar yang dikelola melalui Biro Kesra dan SKPD lainnya. @nsr
PSM UNDIP
SEMARANG - Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Diponegoro menempati peringkat 4 dunia dalam kategori folklore di situs web interkulture. Humas PSM Undip Karlina Devita Sari mengatakan, PSM Undip tidak kalah dengan paduan suara lainnya di dunia.

"Kami juga terpilih untuk mewakili Indonesia bahkan mungkin Asia di kejuaraan paduan suara di Italia," katanya pada Tribun,Selasa (26/8/2014).

Ia mengatakan, untuk kategori paduan suara secara umum, PSM Undip mendapat peringkat 37 dari 1.000 paduan suara dunia versi web interkulture. Karlina mengaku bangga dengan pencapaian PSM Undip.

Undip beberapa kali sudah menjuarai lomba paduan suara tingkat internasional. Bahkan beberapa kali menyabet platinum di beberapa negara semisal Cina atau Vietnam.

Sumber: Tribun Jateng



Semarang :  PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV terus berupaya memberikan manfaat kepada lingkungan, salah satunya dengan mengembangkan keanekaragaman hayati di area Terminal BBM Rewulu.

Begitu memasuki area Terminal BBM Rewulu akan banyak dijumpai sejumlah binatang karena di kawasan konservasi hutan lindung mini tersebut terdapat penangkaran burung Merpati, penangkaran Rusa Jawa (Cervus Timorensis), dan rumah flora (trasit nursery).

Ketersediaan makanan, lingkungan yang nyaman, dan aman dari predator menjadi faktor beragam jenis burung senang hinggap serta tinggal di area TBBM Rewulu.

Program Keanekaragaman Hayati tersebut menjamin proses operasi di TBBM Rewulu aman bagi kelangsungan hidup flora dan fauna yang ada di TBBM Rewulu.

Program lain yang telah dijalankan oleh TBBM Rewulu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat adalah kegiatan yang bersifat Insitu (dilakukan di habitat aslinya-red), seperti penanaman dan pelestarian tanaman hutan di Lereng Selatan Merapi.

Kemudian penanaman dan pelestarian tanaman Mangrove di pesisir Pantai Pasir Mendhit, serta penanaman dan pelestarian tanaman konservasi air di area Konservasi Waduk Sermo, Kulon Progo, DI Yogyakarta yang dimulai tahun 2011 dan masih berlanjut hingga tahun 2014.

Hasil penelitian pengukuran dan perhitungan cadangan Karbon yang ada di kawasan Konservasi TBBM Rewulu tersebut ikut menyumbang penyerapan CO2 sebesar 53,27 ton CO2, sedangkan untuk pelestarian di area konservasi Lereng Selatan Merapi menyumbang sebesar 53,2 ton karbon, dan di area pesisir selatan pantai Pasir Mendhit menghasilkan sebesar 70 kg Karbon terikat.

Kunci dari seluruh program tersebut yakni adanya sistem dan manajemen dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati. TBBM Rewulu memiliki Tim Keanekaragaman Hayati yang memiliki tugas melestarikan konservasi keanekaragaman hayati baik sifatnya Insitu maupun Eksitu.

Tim keanekaragaman hayati secara rutin melakukan perawatan tanaman, melakukan pengembangbiakan buatan melalui Rumah Flora sehingga tingkat jumlah Jenis tanaman bisa terus mengalami peningkatan.

Hasil studi pendataan biodiversitas flora dan fauna yang dilakukan Yayasan Kanopi Indonesia menunjukkan terjadi peningkatan jumlah jenis tumbuhan dan Kelimpahan Individu suatu spesies yang berada dalam lingkup area Terminal BBM Rewulu.

TBBM Rewulu yang merupakan bagian dari PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV (wilayah kerja distribusi meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, Magelang, Purworejo, dan sebagian Temanggung) tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan dan terus berupaya menekan dampak terhadap lingkungan.

Prinsip Triple Bottom Line diimplementasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dimana kesetimbangan aspek people, planet, dan profit menjadi referensi dasar mengelola operasi terminal BBM untuk menjaga keberlangsungan bisnis hilir migas perusahaan.

Pertamina sebagai salah satu perusahaan energi kelas dunia terus menjalankan usahanya dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan maupun masyarakat sekitar untuk memaksimalkan dampak positif dalam setiap aspek kehidupan yang mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.****


Semarang :  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong investor untuk serius terkait dengan segera direalisasikannya proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang sepanjang 75 kilometer.

"Saya sudah bertemu dua kali dengan mereka (investor, red) untuk mendorong terkait dengan soal pembebasan lahan tol Semarang-Batang, kalau 'gak' serius ya kita copot," katanya di Semarang, Senin.
Ganjar mengungkapkan bahwa dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang sudah siap.

"Kemarin Pak CT (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, red) bicara Rp21,6 triliun sudah disiapkan untuk pembebasan lahan, cuma mekanismenya yang membebaskan yang memegang konsensi dulu," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut dia, proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang harus segera direalisasikan karena dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di jalur pantai utara Jawa Tengah.

Terkait dengan proses pembebasan lahan milik warga dan beberapa aset pemerintah provinsi setempat tersebut, Ganjar mengaku akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional serta seluruh jajaran Pemprov Jateng.**ant


Semarang : Memperingati bulan syawal, masih banyak community dikota semarang mengadakan acara Halal Bihalal untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama anggotanya. Salah satunya community Airsoft gun Semarang Blackhawk ini mengadakan Halal Bihalal di Cafe Basilia Jalan. Teuku Umar Semarang Sabtu (23/8/2014) kemarin. Agenda tahunan ini, menjadi ajang silahturahmi dan pembahasan-pembahasan untuk kemajuan community Blackhawk.

"Community Blackhawk kami selalu menjungjung tinggi tali persaudaraan, kami lahir dari hobi yang sama. Hobi yang suka menembak." Ungkap Agustiono, selaku Ketua Blackhawk Semarang.  

Blackhawk sendiri berdiri sejak tahun 2009, yang mana sampai saat ini sudah terdaftar 50 member yang ada. Walau dalam kesibukan sehari-hari anggotanya, mereka selalu menyempatkan untuk latihan di Tinjomulyo dan Brimob Simongan.

"Rata-rata di anggota Blackhawk mempunyai rutinitas dari kalangan Polri, TNI, Mahasiswa dan pengusaha. Tetapi seberapa kesibukan kita, kita tetap meluangkan waktu untuk berkumpul dan berlatih menembak." Ungkap Hanchayo, 

Tidak hanya berlatih, Blackhawk sendiri mempunyai atlit-atlit olahraga. Blackhawk juga sering memenangkan kejuaraan Tembak Reaksi dalam kompetisi Nasional bahkan Internasional.@Aldy

Demak : Bantuan sosial kemasyarakatan yang bersumber dari APBD Demak TA 2013 senilai Rp. 44 Milyar yang disalurkan ke lembaga pendidikan, lembaga social dan keagamaan syarat dengan dugaan penyimpangan. Bantuan yang disalurkan melalui Biro Kesejahteraan rakyat pemkab Demak tersebut diduga asal-asalan,  proposal fiktif, banyak LPJ fiktif  dan banyak pungutan oleh oknum Dewan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Muhammad Rifa’I Jamus, Koordinator Forum Komunikasi Rakyat Demak.  Rifai mengungkapkan, hasil temuannya di lapangan, bantuan senilai Rp. 44 Milyar tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan para penerima bantuan justru banyak merekayasa bantuan dari dana pemerintah tersebut.  “Hasil cek di lapangan ada rekayasa LPJ, rekayasa proposal, Rekayasa pembangunan, rekayasa kepengurusan, bahkan rekayasan obyek bantuan” terangnya.

Dirinya mencontohkan, ada salah satu yayasan pendidikan di Wilayah Mranggen, Karangawen, dan Sayung misalnya.  Dalam satu Yayasan tersebut mendapatkan lebih dari satu bantuan dengan peruntukan dan obyek sama. “Bayangkan dalam satu yayasan, semua lembaganya mendapatkan bantuan dengan jumlah nilai yang cukup besar. Mulai dari TK, RA, MI, Madin, MTS sampai pondok semua mendapatkan bantuan APBD” tandasnya

Padahal menurut Rifai, alamat yayasan tersebut sama dalam satu lkokasi, bahkan obyek bangunan yang dibantu juga sama. “lihat aja struktur pengurusnya aja sama, obyek tanahnya sama, bangunan sama. Ini kan jelas duplikasi bantuan. Bayangkan dalam satu yayasan bisa mendapatkan total bantuan social hingga Rp. 300 – 400 juta juta lebih dalam satu Anggaran tahun yang sama” lanjutnya

Rifai menilai dugaan penyimpangan bansos senilai Rp. 44 Milyar tersebut jelas ada unsur kesengajaan dupliklasi bantuan.  Dan tentunya hal ini bisa melibatkan oknum DPRD Kabupaten Demak dan Biro Kesra Pemkabn Demak. “Biasanya bansos yang istilahnya bansos aspirasi, banyak bermasalah.” Lanjutnya

Dirinya juga menyayangkan Biro Kesra pemkab Demak yang  sangat ceroboh dalam melakukan verivikasi administrartif mulai dari pengajuan proposal hingga proses pencairan. “Kok sampai terjadi penyimpangan data administrative dalam satu yayasan dengan alamat yang sama mendapatkan banyak bantuan. Verivikasinya gimana ini?” tanyanya

 “Jika SK Bupati terkait pencairan Bansos 2013 telah melalui verivikasi administrative yang benar dari Bidang kersra.  Maka tidak aka ada duplikasi administrative.  Maka jika nantik ada masalah terkait bansos, tentu petugas verivikasi ini juga harus bertanggungjawab secara yuridiis dan administratrif nantinya” lanjutnya
Rifai menilai jika kondisi merupakan penyimpangan dan bisa berpotensi merugikan keuangan Negara. Pihaknya meminta kepada aparat penegak hokum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap bantuan social tersebut. “Kami ,mohon kepada penyidik baik polres maupun kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan bansos Demak TA 2013 senilai Rp. 44 Milyar. Hal lain segera koordinasi dengan BPK RI ataupun BPKP untuk melakukan cek ke lapangan terkait kerugian Negara nantinya” terangnya. #@nsr