Select Menu

Favourite

Berita Jateng

Nasional

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Berita Politik

Berita Parlemen

Ekonomi

Berita Hukum

Sepakbola

Simak Dulu



Purwokerto - Aktivitas Gunung Slamet, Jawa Tengah, yang hampir satu bulan didominasi gempa tremor, kini cenderung mengeluarkan gempa embusan, kata Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono.


Saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat, Surono mengatakan dalam beberapa hari terakhir, aktivitas tremor jarang terekam dan lebih didominasi gempa embusan.


"Namun, aktivitas vulkanik Gunung Slamet masih tinggi, sehingga status tetap 'Siaga'," katanya.


Dia mencontohkan data pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Slamet, Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dalam dua hari terakhir.


Dia menjelaskan gempa tremor sempat terekam pada Kamis (16/10), pukul 09.47-12.00 WIB, sedangkan gempa embusan terus-menerus terekam di Pos PGA Slamet.


"Oleh karena itu, masyarakat tetap tidak boleh beraktivitas di dalam radius empat kilometer dari puncak Gunung Slamet. Di luar radius tersebut, masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan semua objek wisata di sekitar Gunung Slamet aman untuk dikunjungi wisatawan," katanya. **ant

Semarang- Hasil perkebunan mengalami peningkatan pada musim kemarau di antaranya komoditas tembakau, kopi, dan tebu, kata Kepala Dinas Perkebunan Jawa Tengah Tegoeh Winarno.

"Kemarau panjang tahun ini memberikan dampak baik pada kualitas hasil perkebunan, keuntungan pun diperkirakan dapat meningkat hingga dua kali lipat," ujarnya di Semarang, Jumat.

Menurutnya, hampir semua komoditas perkebunan cocok untuk musim kemarau, bahkan hasil panen tersebut berdampak baik pada nilai jual komoditas.

"Kalau secara kuantitas tidak mengalami peningkatan, tetapi secara kualitas jadi bagus. Misalnya saja untuk daun tembakau, saat musim kemarau daun tembakau akan lebih lebar dan segar, sedangkan pada musim penghujan daun tembakau akan keriting dan kecil," jelasnya.

Untuk komoditas tersebut, jika hasil panen kualitasnya buruk maka harga hanya di kisaran Rp20 ribu/kg, sedangkan pada musim kemarau seperti sekarang ini harga jual daun bisa sekitar Rp70 ribu/kg.

Bahkan, saat musim kemarau untuk daun tembakau jenis kitir harga tertinggi bisa di atas Rp100 ribu/kg, sedangkan untuk daun jenis srintil bisa tembus hingga Rp1 juta.

Sementara itu, Tegoeh mengatakan untuk tanaman tahunan, musim panen biasanya berkisar antara bulan Juli hingga Oktober. Pada bulan-bulan tersebut atau menjelang panen, akan lebih baik bila produk perkebunan tidak terkena hujan.

"Saat musim tanam akan lebih baik dilakukan saat musim hujan, tetapi saat dekat-dekat musim panen jangan sampai tanaman tersebut terkena hujan," jelasnya.

Untuk komoditas kopi, saat memasuki musim kemarau justru biji kopi akan semakin baik kualitasnya. Termasuk juga tanaman tebu serta rempah-rempah.

"Tebu begitu musim giling habis, kemudian tidak ada hujan, hasil berikutnya lebih baik," ujarnya. ***ant
Semarang : Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng Susanto Wedi mulai diadili dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sistem aplikasi teknologi informasi "core banking system" senilai Rp35 miliar di bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Kamis, dipimpin oleh Hakim Ketua Gatot Susanto.

Jaksa Penuntut Umum Heri Febri dalam dakwaannya mengatakan perkara korupsi tersebut terjadi pada rentang waktu antara 2005 hingga 2011.

Dalam kasus tersebut, terdakwa menjabat sebagai Kepala Biro Akuntansi dan Pusat Data Elektronik Bank Jateng yang ditugasi dalam tim lelang pengadaan sistem aplikasi "core banking system"
Lelang pekerjaan dengan pagu anggaran antara Rp35 miliar sampai Rp72 miliar tersebut dimenangkan oleh PT Sigma Cipta Caraka.

Dalam perjalanan waktu, diketahui PT SCC telah melakukan "wanprestasi" karena tidak bisa memenuhi pekerjaan yang telah disepakati.

"Pekerjaan yang dilakukan PT SCC tidak selesai 100 persen," katanya.

Terdakwa Susanto Wedi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang Proyek IT tersebut, lanjut dia, diketahui menyetujui pembayaran terhadap PT SCC meski telah melakukan pelanggaran.

"Terdakwa menyetujui dua kali pembayaran terhadap PT SCC dengan total nilai Rp3,1 miliar," katanya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara, dalam hal ini Bank Jateng, dirugikan sebesar Rp3,1 miliar.

Jaksa menjerat terdakwa dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas dakwaan jaksa tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan tanggapan pada sidang pekan depan.**ant

Semarang, Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah melanjutkan persiapan pemilihan kepala daerah di 16 kabupaten dan kota di provinsi setempat sambil menunggu pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada oleh DPR RI.

"Persiapan yang dilakukan ini bersifat antisipatif meliputi penyusunan regulasi dan rencana-rencana tahapan serta pembiayaan program agar kalau perppu disetujui kami sudah siap," kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo di Semarang, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya di Jateng ada 17 daerah yang masa akhir jabatan kepala daerahnya berakhir 2015 tapi Bupati Pemalang akan memasuki purna tugas pada akhir 2015 sehingga pelaksanaan pilkada baru dilakukan 2016.

Ke-16 daerah di Jateng yang akan melaksanakan pilkada pada 2015 itu adalah Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Blora.

Menurut dia, anggaran pilkada yang sudah dialokasikan oleh masing-masing pemerintah daerah setempat juga tidak dihapus, namun penggunaannya menunggu petunjuk teknis dari KPU Republik Indonesia.

"Pilkada 2015 sebagian besar anggaran masih harus ditanggung APBD dan baru akan 'diback up' dengan APBN pada 2016, tapi semua masih menunggu perkembangan dari pusat," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri itu. **ant
SEMARANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  beserta Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang, Kamis (16/10) siang, membongkar replika kapal Cheng Ho yang berada di depan Kelenteng Tay Kak Sie, Kampung Pecinan, Semarang.

Puluhan pekerja dikerahkan untuk mencopoti satu persatu bagian replika kapal tersebut, sementara di lokasi juga sudah disiapkan sejumlah alat berat dan truk untuk membantu proses pembongkaran.

Pembongkaran replika kapal tersebut, sebenarnya sudah dijadwalkan sejak dua bulan lalu, setelah Pemkot Semarang memberi tenggang waktu pihak yayasan, untuk membongkar sendiri selambatnya akhir Agustus 2014, namun tidak kunjung dilakukan.

Replika kapal Cheng Ho yang dibangun Yayasan Tay Kak Sie sejak 2005 itu dipermasalahkan berbagai pihak karena keberadaannya di atas Kali Semarang mengganggu sistem drainase dan aliran sungai.

Menurut Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro Pudyo Martanto saat ditemui di sela pembongkaran, proses pembongkaran diperkirakan memerlukan waktu hingga 10 hari ke depan.

"Kami hanya bersifat membantu pembongkaran. Setelah dibongkar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air-Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) akan melanjutkan normalisasi Kali Semarang," ungkapnya ,Kamis(16/10/2014).

Endro menjelaskan, replika kapal yang dibangun sejak sembilan tahun lalu itu tidak memiliki izin, apalagi regulasi melarang mendirikan bangunan di atas sungai karena bisa menyebabkan aliran sungai terganggu.

Ia pun menjamin barang-barang hasil pembongkaran replika kapal itu, akan diserahkan pada yayasan untuk dimanfaatkan lagi, sedangkan untuk barang yang tidak bisa dimanfaatkan, seperti beton akan dibuang.

Sementara itu, tokoh masyarakat Tiong Hoa Semarang Jongkie Tio menceritakan, replika kapal tersebut dibangun sekitar tahun 2005 saat perayaan 600 tahun pendaratan Laksamana Cheng Ho di Kota Semarang.

"Keberadaan replika kapal itu memang diharapkan menjadi ikon baru Pecinan Semarang. Tetapi dalam perkembangannya kan ternyata berdampak kurang baik, seperti menghambat aliran sungai," terangnya.

Tentunya, lanjut dia, kepentingan yang lebih besar harus diutamakan, seperti dampaknya bagi lingkungan, apalagi keberadaannya yang memakan sebagian area Kali Semarang menghambat aliran sungai.

"Untuk kepentingan yang lebih luas, saya setuju replika kapal Cheng Ho dibongkar. Pemkot Semarang sebelumnya juga bersedia memberikan alternatif tempat lain untuk replika kapal ini," tukasnya. (Bay)

SEMARANG-  Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono mengatakan sejak setahun hingga dua tahun lalu ada wacana kantornya akan diubah jadi gedung parkir. Lokasi kantornya yang berada di Jalan Pandanaran diajukan pemkot untuk beralih fungsi. Tapi hingga kini belum ada kabar.

"Rencana memang ada, bahkan sudah ditawarkan pada investor. Tapi belum ada yang berminat," katanya di kantornya, Kamis (16/10) pagi.
Ia mengatakan, jika dibongkar seluruhnya tidak akan semudah kantor lain. Saat ini kantor Dinkes Kota Semarang merangkap pelayanan Puskesmas. Pelayanan puskesmas sudah dirancang sedemikian rupa.
Widoyono mengatakan penempatan puskesmas sudah dibagi dalam beberapa zona yang sudah ditetapkan. Karena itu, pemindahan lokasi tidak bisa sembarangan.
"Kalau dipindah pun harus dapat gantinya parkirnya yang lebih luas. Tapi sampai sekarang Belum ada informasi yang jelas dipindah ke mana," tuturnya.

Sumber Tribunjateng.com
SEMARANG - Desakkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tahun 2010 dan 2012 terhadap PSSI Kabupaten Pati,Jawa Tengah, dengan terlapor mantan Ketua Umum dan Bendahara Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Kabupaten Pati, Sunarwi dan Mudasir terus dilakukan. Pasalnya, sejak dilaporkan Februari lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng yang menangani belum mengeluarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan)-nya.

Ketua Aliansi Mahasiswa Pati, Afif Jalal mengancam, pihaknya akan mengerahkan sebanyak sekitar 1.200 mahasiswa asal Pati di Kota Semarang dan sekitarnya untuk aksi unjuk rasa, menuntut penyelidikan kasusnya.

"Jika tak segera ditangani, kami akan menggelar aksi demontransi ke Polda. Ada sekitar 1.200 mahasiswa siap turun ke Polda, menuntut penanganan kasusnya," kata Afif kepada wartawan usai mendatangi Ditreskrimsus Polda Jateng, belum lama ini.

Kedatangan mereka ini merupakan kali yang ketiga sejak pertengahan 2012 silam. Selain menanyakan perkembangan pengusutan kasus, kedatangan para mahasiswa ini juga terkait klarifikasi sejumlah barang bukti yang dijadikan dasar laporan dugaan korupsi sebesar hampir Rp 2 miliar itu.

"Kami dimintai keterangan, terkait klarifikasi alat bukti. Seperti hasil pemeriksaan BPK tahun 2010 dan 2012, Surat Keputusan, nota belanja yang diindikasi ada mark up senilai hampir Rp 1 miliar lebih," kata Afif usai memberikan keterangan di Unit IV Subdit III Ditreskrimsus.
 
Menurutnya, penyidik seharusnya segera menindaklanjuti laporannya dan mengeluarkan SP2HP. Pasalnya, lambatnya penanganan akan semakin menimbulkan ketidakkodusifan situasi di PSSI Pati.

"Sampai sekarang SP2HP belum turun dan lambat. Oleh penyidik dijawab usai gelar perkara. Tapi sampai kapan. Sejak kami laporan sampai sekarang belum ada. Aturannya sendiri, sebulan sekali seharusnya diberikan. Kondisi itu menjadi situasi di Pati tidak kondusif, khususnya masalah pesepakbolaan," kata dia.

Penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan dua anggota dewan Pati itu diduga mandek dan belum ditagani. Kasus itu tahun 2013 silam sudah dilaporkan, namun kembali dilaporkan Februari lalu, setelah laporan pertama dilaporkan hilang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng diketahui dalam laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah tahun 2010 dan 2012 pada Pemkab Pati menemukan adanya ketidakberesan atas realisasi hibah kepada KONI. Tahun 2010 dari anggaran belanja hibah kepada KONI sebesar Rp 3,2 miliar diketahui tidak dapat diyakini kebenaran laporan pertanggungjawabannya. 
BPK juga menilai ketidakwajaran atas bantuna hibah KONI tahun 2012 sebesar Rp 3,06 miliar. Dari seluruh organisasi cabang olahraga penerima sudah disampaikan bukti realisasi pertangungjawabannya, keculai PSSI Pati.

Realisasi sebesar Rp 1,07 miliar yang masuk ke PSSI diketahui tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi itu menurut BPK Perwakilan Jateng, tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dugaan penyimpangan yang terjadi atas dana hibah ke PSSI tahun 2010 dan 2012 diduga mencapai Rp 2,3 miliar.

Terpisah, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menuding lambatnya penanganan laporan kasus terhadap Sunarwi. 

"Sejak 2012 kasus itu sudah dilaporkan, tapi sampai sekarang belum selesai. Bahkan jika benar laporan tahun 2012 dikatakan hilang, itu tindakan yang tidak profesional," kata dia. (Bay)