Select Menu

Favourite

Berita Jateng

Nasional

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Berita Politik

Berita Parlemen

Ekonomi

Berita Hukum

Sepakbola

Simak Dulu

Semarang, kabarjateng.com: Pertanyaan apa yang akan anda dilontarkan, ketika sejenak kita mencermati penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Aplikasi Core Banking System [CBS] PT Bank Jateng Tahun 2006 senilai Rp. 35 M, yang perkaranya sejak awal ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya. diketahui Kejaksaan Tinggi Jawa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-9/O.3/Fd.1-03/2014 tertanggal 4 Maret 2014 dan Nomor: Print-10/O.3/Fd.1-03/2014 tertanggal 4 Maret 2014, Penyidik Kejaksaan Tinggi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu SUSANTO WEDI mantan Kepala Biro Perencanaan BAMBANG WIDIYANTO mantan Kepala Divisi Akuntansi dan Pusat Data Elektronik Bank Jateng;

Pasca penetapan tersangka tersebut, pada 02 Juni 2014, melalui eksposnya penyidik Kejati Jateng melakukan penahananan terhadap salah satu tersangka yang bernama SUSANTO WEDI dan melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pada tanggal 24 Februari 2014. akhirnya terdakwa SUSANTO WEDI perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim, dengan hukuman satu tahun empat bulan penjara [16 bulan] dan denda sebesar seratus juta rupiah;

Tetapi dalam kasus yang sama itu, ada kejanggalan untuk berkas tersangka yang bernama BAMBANG WIDIYANTO sampai sekarang seolah-olah jalan ditempat, atau dipetieskan. BW hingga sekarang belum juga ditahan, bahkan sampai sejauh ini BW masih aktif melaksanakan aktifitasnya tiap hari, bekerja di Bank Jateng.

Padahal jauh sebelumnya berdasarkan keterangan dari Kasi Penkum Kejati Jateng, kedua tersangka akan ditahan semua. Sebagaimana ketengan kasi Kasi Penkum Kejati Jateng yang tertera di website http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/main/detail/berita/78.html tanggal 2 juni 2014. Menurut Kasi Penkum Kejati Jateng, sebenarnya ada dua tersangka yang akan ditahan, namun salah satu tersangka yakni, Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widiyanto tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini karena tengah sakit dan diopname di RS Telogorejo Semarang.;

Mengingat kronologi singkat tersebut di atas, setidaknya publik bisa menduga ada kejangggalan-kejanggalan, ada ketidak konsistenan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menangani perkara ini. Kenapa satu tersangka telah dilimpahkan dan diputus Pengadilan Tipikor sedangkan satu tersangka lainnya yang bernama BW Direktur Operasional Bank Jateng belum ditahan, diduha jalan ditempat? Kenapa, ada apa? Bukankah jika tersangka masih berada diluar [bahkan masih beraktifitas di Bank Jateng] akan dapat dengan mudah untuk menghilangkan barang bukti atau melarikan diri?.

Pertanyaan lain bagi publik, bukankah tindakan Penyidik Kejaksaan Tinggi yang tidak jadi menahan salah satu tersangka ini akan mengakibatkan citra dari Kejaksaan menjadi berkurang, karena di awal pihak kejaksaan telah mengatakan akan menahannya? dan lain sebagainya

Sebenarnya jika menilik salah satu aja dari ketentuan dalam pasal 21 [1] KUHAP, sebenarnya Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Saat ini masyarakat Jawa Tengah berharap kepada penyidik kejaksan Tinggi untuk tegas dan arif dalam memeriksa perkara yang membelit kasus bank berlabel plat merah tersebut.  Jangan terkesan, satu berkas sudah dilimpahkan sementara berkas yang lain dipetieskan, tanpa alasan. Kalau aparat penyidik sudah mulai tidak tegas, biarkan mensyarakat menilai dan melakukan pertanyaan sebagai bentuk protes ? @red-nsr


Semarang, kabarjateng.com - PT KAI merilis harga terbaru tiket Kereta api kelas ekonomi subsidi (PSO) dari PM 5/2014 ke PM 17/2014 yang melintas diwilayah PT KAI Daop 4 Semarang, berikut daftar harga terbarunya :


1) KA Tawang jaya (semarang poncol - pasarsenen) dari Rp 45.000 menjadi Rp 65.000

2).KA Kalijaga (semarang poncol - purwosari) masih tetap Rp 10.000
3). KA Tegal Arum (tegal - jakarta kota) dari Rp 25.000 menjadi Rp 50.000
4).KA Kertajaya (surabaya pasar turi - pasar senen) dari Rp 50.000 menjadi Rp 90.000
5). KA Brantas (Kediri - pasar senen) dari Rp 55.000 menjadi Rp 90.000
6) KA Matarmaja (Malang - Psarsenen) dari Rp 65.000 menjadi Rp 115.000



Sebelumnya, pada tanggal 2 januari 2015, Pemerintah secara resmi kembali memberikan subsidi kepada penumpang KA kelas ekonomi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No.SP DIPA-999.07.1.957337/2015 dan Peraturan Menteri (Permen) No.5 tahun 2014. Pemberian subsidi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini ditandai dengan penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation (PSO)) Perkeretaapian 2015 No.  PL.102/A.1/DJKA/1/15 dan No. HK.221/I/1/kKA-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015.


Tahun 2015 ini, subsidi penumpang KA kelas ekonomi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1.523.737.021.893. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 240 miliar dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1,224 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh inflasi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dari jumlah Rp 1,52 triliun tersebut, sebesar Rp 115.068.716.485 dialokasikan untuk KA jarak jauh, Rp 131.853.748.878 untuk KA jarak sedang, Rp 464.479.984.841 untuk KA jarak dekat, Rp 44.304.482.366 untuk KRD ekonomi, Rp 754.232.650.504 untuk Commuter Line Jabodetabek, dan Rp 13.797.438.819 untuk KA angkutan Lebaran 2015.

Dari rincian tersebut, Commuter Line Jabodetabek mendapat porsi subsidi paling besar selain karena memiliki jumlah penumpang paling banyak per hari, subsidi diberikan dengan tujuan untuk menjaga tarif sehingga dapat menarik masyarakat di Jabodetabek untuk lebih memilih menggunakan moda transportasi KA sehingga mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek.@Aldy
Blora, Kabarjateng.com : Banyaknya bangunan yang berdiri di sempadan Waduk Tempuran, Blora Jawa Tengah, membuat Kepala Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah, Prasetya Budi Yuwana harus berkomentar. Menurutnya, secara aturan tidak diperbolehkan ada bangunan apapun di sempadan waduk.  

"Jika memangg ada bangunan di sempadan waduk, saya yakinkan itu tidk berijin karena jelas melanggar aturan" jelasnya saat dikonfirmasi kabarjateng.com baru-baru ini.

Prasetya menerangkan diakuinya meskipun pengelolaan waduk Tempuran Blora berada dibawah Kementrian Pusat melalui Balai Besar Wilayah sungai (BBWS) Pamali Juwana, tetapi harus di jelaskan bahwa dalam kerjasama operasionalnya dengan BPSDA Seluna dibawah PSDA Provinsi Jawa Tengah.  "jadi jika ada bangunan apapun bentuknya yang melanggar aturan sempadan, tolong untuk segera ditertibkan karena akan mengganggu fungsi waduk" tegasnya

Secara aturan, dijelaskan bangunan yang berdiri diatas waduk tempuran jelas melanggar pasal 97 (4) PP No. 37 tahun 2010 tentang bendungan dan garis sepadan, dan melanggar UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. "maka jika ada bangunan di sempadan waduk, dan siapapun pemiliknya dimohon untuk memahami aturan ini" terangnya

Selama ini pihak PSDA, lanjut Prasetya telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam upaya pemeliharaan fungsi waduk dengan membentuk forum masyarakat peduli  waduk yang dibina langsung dalam kelompok kerja masyarakat. Dalam kelompok kerja masyarakatpun diberikan stimulan untuk usaha sampingan mengelola tanah untuk kegiatan yang tidak merusak lingkungan dalam program Dam Oopartiopnal and improvement sector Program (DOISP). 

"Kegiatan ini bukan untuk mentoleleir bangunan atau gedung yang berdiri di atas sempadan waduk, tetapi stimulan masyarakat dalam pengelolaan fungsi waduk" tegasnya

Jika memang selama ini telah berdiri bangunan cafe, hotel secara permanen di sempadan waduk Tempuran, menurutnya Prasetya, menghimbau harus ditertibkan. Karena fungsi waduk sesuai undang-undan dan aturan harus dikedepankan karena menyangkut hajan hidup orang banyak

Seperti diberitakan sebelumnya, di sepanjang sempadan waduk Tempuran ada banyak bangunan berdiri kokoh yang diguunkan untuk usaha.  Pantauan kabarjateng.com beberapa bangunan tersebut antara lain cafe, gedung pertemuan, hotel dan lainnya. disinyalir bangunan ini milik bebrapa pejabat teras pemerintah kabupaten Blora, yang notabenenya PNS. (red-nsr)





Blora, kabarjateng.com - Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, H. Slamet Pamudji, SH., M.Hum.,membenarkan cafe-cefe dan warung makan yang berada di bantaran, sempadan Waduk Tempuran adalah milik pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan dinas yang dipimpinnya, namun diatas namakan keluarganya atau istrinya.

“saya tidak mengetahui apakah cafe-cafe, warung makan tersebut berijin atau tidak, dan saya tidak tahu cafe itu atas nama siapa, mungkin saja istrinya atau keluarganya” jelasnya, Selasa (03/03).

Keterangan yang disampaikannya seolah membenarkan, dan membuat semakin jelas pernyataan dari Pratikto PNS di lingkungan Dishub Blora kepada kabarjateng.com pada hari Kamis (26/02) lalu.

“Keberadaan cafĂ© tempuran sudah ada legalitas izinnya termasuk kontribusi pajak dan bukan atas nama saya,” katanya.

Sementara itu, Nur Sholihin yang beberapa waktu lalu menyikapi pendirian bangunan warung dan cafe tersebut mengatakan, bahwa jelas jika itu milik PNS di lingkungan DPPKAI Blora (diatas namakan orang lain) dan tidak berijin.

“Saya sudah diskusi kroscek hal ini kepada dinas terkait, PSDA Provinsi dan BBWS,” tandasnya.

Sekarang, lanjutnya, tinggal Kepala DPPKAI Blora, mau melakukan apa beliau terhadap anak buahnya, sebelum persoalan ini ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi oleh dinas terkait.

“Akankah Kepala DPPKAI Blora melakukan penindakan, pembinaan, dan pengarahan? Masak PNS kok membuat warung illegal, dasar aturannya kan sudah jelas, bantaran atau sempadan waduk itu kan tidak boleh digunakan sebagai tempat usaha,” tandasnya. @git.
Semarang, kabarjateng.com - Satu unit truck bernopol H-1850-AL, berikut 140 sak pupuk bersubsidi dengan rincian 30 sak pupuk urea bersubsidi dan 110 sak pupuk SP-36 bersubsidi, disita pihak Polres Semarang, lantaran akan diperjualbelikan bebas dengan harga non subsidi.

"bermula dari laporan masyarakat khususnya di kecamatan Bringin yang menyampaikan kepada kita bahwa ada penjualan pupuk yang dicurigai pupuk bersubsidi yang harusnya tidak pada tempatnya dan yang bersangkutan bukan distributor, dan setelah kita cek dilokasi memang benar sedang ada yang menurunkan pupuk tersebut untuk dijual." terang, Kapolres Semarang, AKBP Muslimin Ahmad, Senin (02/03).

Para tersangka dijerat pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 huruf a Perpu 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang- barang dalam pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 21 ayat (2) dan Peraturan Mentri Perdagangan RI No : 13/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

"Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang tanpa ijin melakukan pengadaan dan penyaluran serta memperjualbelian barang - barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian." Tandas Muslimin.

Muslimin juga menabahkan pupuk - pupuk itu dijual Rp. 125. 000 dari harga sebenarnya- harga subsidi yang biasanya hhanya berkisar Rp. 80.000 - Rp. 90.000. Polres semarang juga akan melaukan pengembangan kasus tersebut untuk memastikan tidak ada keterlibatan dari distributor. @git

PEKALONGAN, Kabarjateng.com - Hotel Dafam Pekalongan menawarkan promo kamar di awal Bulan maret ini khususnya untuk weekend bagi para pengunjung di Pekalongan, promo weekend “ JUMINERS’’ (Jum’at- Minggu check IN + dinnERS) Promo weekend ini berlaku mulai 01 maret – 30 April 2015.

Public Relation Hotel Dafam Pekalongan Exy Mulyana mengatakan bagi tamu atau pengunjung yang ingin menikmati promo ini Hanya dengan reservasi ke 0285 44 11555 atau langsung datang ke Hotel Dafam Pekalongan yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo No 53, Hanya dengan membayar Rp 374.900,nett sudah termasuk wedang Juminten (welcome drink),sarapan pagi, Dinner ‘’Nasi timbel’’, dan teh poci .

Keuntungan lain dari promo weekend ini adalah penggunaan kolam renang, fitness center, dan jasa pengantaran atau penjemputan di Stasiun kota Pekalongan dan juga akses internet di seluruh area hotel.@Aldy


Semarang, kabarjateng.com : Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Drs Nur Ali secara resmi membuka Klinik Saka Sasmitra yang berada di Kompleks Ruko Saka Square Jalan Kimar Semarang. Klinik yang didirikan oleh sekumpulan anak muda tersebut berkomitmen ingin membantu warga masyarakat yang kurang mampu.

Klinik yang didirikan oleh enam kumpulan anak muda dari keluarga kita ini tak lain untuk membantu masyarakat yang kurang mampu,” tandas Nur Ali saat Grand Opening Klinik Saka Sasmitra di Semarang, Jumat (27/02).

Ke depan rencananya klinik tersebut akan bermitra dengan BPJS dan Rumah Sakit Polda Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Nur Ali juga menghimbau kepada Biddokkes Polda Jateng, agar masyarakat yang mengambil SIM, baik SIM A maupun C untuk periksa kesehatannya harus dapat rekomendasi dari dokter polisi.  

Saya punya pemikiran untuk masyarakat yang mengambil SIM, periksa kesehatannya harus mendapat rekomendasi dari dokter Polisi,” ungkap Nur Ali.

Menurutnya selama ini dokter Polda Jawa Tengah belum bisa memonitor orang-orang yang mengambil SIM.

Apa tidak ada tehnologi yang bisa mendeteksi orang-orang yang mengurus SIM, yang datanya terintegrasi secara terpadu pada data kesehatan Biddokkes Polda Jawa Tengah,” lanjut Nur Ali.

Hal ini tentu menjadi PR untuk Biddokkes agar memikirkan cara orang-orang yang sudah mendapat rekomendasi dari dokter Polda dibuatkan datanya, tetapi disisi lain tidak merugikan para pencari SIM itu sendiri.

Kapolda berharap Biddokkes bisa mencari solusinya agar orang-orang yang mengurus SIM di Polres-Polres bisa terintegrasi datanya ke Dirlantas Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri, tanpa membebani keuangan Polda karena peraturan untuk pelaksanaan ini sudah ada.

Ini PR buat Biddokkes untuk memikirkannya. Bagaimana merekam semua pengambil SIM bisa on line ke Biddokkes dan Dirlantas,” tegasnya.

Kapolda juga meminta supaya Karo SDM memikirkan tentang pengelolaan koperasi dengan unit biro jasa untuk pengurusan kelengkapan kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya SIM, STNK dan BPKB.

Koperasi kita merupakan badan hukum yang pengelolannya diluar dinas kepolisian,” imbuhnya. @Ning.